ASPEK ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBINAAN NELAYAN

Oleh :

Budi Santoso, S.St.Pi

I.       PENDAHULUAN

1.        Latar  Belakang

Memperhatikan berbagai isu mengenai kemiskinan masyarakat pesisir dan upaya pembinaan nelayan yang belum optimal, tidak sedikit program yang telah berjalan selama lebih kurang satu dekade ini dan telah menunjukan keberhasilan yang baik meskipun masih terdapat berbagai macam kendala yang perlu dicarikan solusinya. Masyarakat pesisir secara harafiah diartikan sebagai masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir. Namun pemahaman dalam konteks pengembangan masyarakat (community development), “nomenklatur” masyarakat pesisir dipadankan dengan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir yang hidupnya masih “tertinggal” seperti  nelayan, pembudidaya ikan, buruh pelabuhan, dsb bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat pesisir lainnya seperti pedagang, pengusaha perhotelan, dsb yang lebih sejahtera. 

3.   Rumusan Masalah

Aspek – aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam upaya pembinaan nelayan ?

II.      KAJIAN TEORI

1.      Pengertian Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron, 2003). Kebijakan sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, kelembagaan) dalam pengembangan masyarakat pesisir yang “tertinggal” tersebut perlu ditinjau kembali (revisited) dan direkayasa ulang (re-engineering) mengingat perbaikan kehidupannya sangat lambat khususnya nelayan yang sebagian besar masuk kategori miskin dari kelompok yang paling miskin (poor of the poorest) (Kusumastanto, 2010).

2.      Penggolongan Nelayan

      Nelayan bukanlah suatu identitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a.    Nelayan buruh, adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.

b.    Nelayan juragan, adalah nelayan yang memilik alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.

c.    Nelayan perorangan, adalah nelayan yang memiliki peralatn tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Nelayan buruh atau diatas kapal lebih dikenal sebagai Anak Buah Kapal (ABK) merupakan nelayan yang penghasilannya jauh lebih rendah dibandingkan nelayan juragan ataupun nelayan perorangan.

3.      Karakteristik Nelayan

  Ada beberapa karakteristik masyarakat pesisir,(1) budaya terbuka, (2) sumber kehidupannya tergantung pada sumberdaya alam, (3) aktivitas ekonominya sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim, (4) peran pasar sangat menentukan dalam berkembangnya aktivitas masyarakat. Sebagai ilustrasi : masyarakat pesisir yang sebagia

n besar berprofesi sebagai nelayan, sangat tergantung dari kondisi lingkungan laut yang sangat rentan dari kerusakan, seperti penghancuran terumbu karang coral reef, mangrove, serta padang lamun (seagrasspencemaran, maupun bencana laut.



III. ASPEK – ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBINAAN NELAYAN

1. Pembinaan nelayan memerlukan pemahaman yang bersifat menyeluruh terhadap setiap persoalan, terutama kemiskinan nelayan yang terjadi.

Alasan utama kemiskinan dapat dibagi ke dalam empat hal, yaitu (1) kemiskinan karena aspek teknis biologis sumberdaya pesisir dan laut, (2) kemiskinan karena kekurangan prasarana, (3) kemiskinan karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan (4) kemiskinan karena struktur ekonomi yang tidak mendukung dalam memberikan insentif usaha. Melihat faktor – faktor ini maka Kebijakan sosial ekonomi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan) harus didasarkan kepada kondisi sosial, kearifan dan budaya masyarakat pesisir yang tumbuh dan berkembang di akar rumput. Kebijakan yang diambil harus integratif sehingga tidak bias sektoral, wilayah serta kepentingan dan dapat diimplementasikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.



2. Pembinaan nelayan memerlukan pendekatan sosial engineering yang tepat, efektif dan efisien

Mengingat bahwa nelayan merupakan masyarakat yang unik yang cenderung bersifat subsisten, maka pembinaannya perlu dibangun dan dipersiapkan secara khusus melalui re-engineering, kebijakan pengembangan sosial ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Terdapat 3 (tiga) kebijakan utama yang perlu dilakukan, yaitu (i) perlunya penetapan jumlah pemanfaat (users) dan daya dukung lingkungannya sesuai dengan karakteristik sumberdaya dan pemanfaatannya; (ii) perlu dilakukannya pembinaan dan pembinaan masyarakat pesisir secara kontinu; dan (iii) perlu dikembangkannya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir sebagai social engineering modeldalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan laut.

3.      Penetapan jumlah pemanfaat (users) dan daya dukung lingkungannya sesuai dengan karakteristik sumberdaya dan pemanfaatannya

   Dalam konteks pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdapat tiga kategori sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu (a) sumberdaya dapat pulih (renewable resources), (b) sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources), dan (c) jasa-jasa lingkungan pesisir (environmental services). Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagaijenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (mariculture). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, maupun jasa seperti pariwisata, transportasi laut, perdagangan dan sebagainya. Pemanfaatan sumberdaya pesisir khususnya sumberdaya perikanan, meskipun oleh banyak pihak masih dikatakan belum optimal (sekitar 60%) dan masih dapat ditingkatkan hingga hingga 40%, namun kenyataannya di berbagai wilayah perairan telah mengalami overeskploitasi dan berbagai permasalahan pengelolaan lingkungan lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar jumlah nelayan optimum yang dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan di suatu kawasan perairan?. Hal ini penting, karena kita menginginkan masyarakat pesisir umumnya dan nelayan khususnya memiliki tingkat kesejahteraan tertentu, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

4.    Penguatan dan pembinaan masyarakat pesisir

Penguatan dan pembinaan sumberdaya manusia pesisir juga menjadi faktor yang menentukan dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya pesisir bagi mereka yang kemudian diaktualisasikan dalam upaya-upaya pemanfaatan sehari-hari singga sumberdaya tersebut tetap lestari. Dalam kerangka penguatan dan pembinaan faktor-faktor penentu dalam pembinaan masyarakat meliputi, Pembinaan Manusia, Pembinaan Lingkungan, Pembinaan Sumberdaya dan Pembinaan Usaha.

5.    Pengembangan mata pencaharian alternatif

Kendala keterbatasan sumberdaya pesisir khusususnya pada kawasan yang telah overeksploitasi menuntut perlunya terobosan-terobosan dalam mencari sumber-sumber mata pencaharian alternatif. Konsep pengembangan mata pencaharian alternatif ini, juga sedang dikembangkan bagi masyarakat pesisir yang selama ini mengembangkan praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom dan zat kimia khususnya dalam perikanan terumbu karang. Salah satu mata pencaharian alternatif yang bisa diberikan adalah pembinaan dalam hal diversifikasi usaha melalui kegiatan pengolahan ikan.

6.    Dukungan kebijakan pengembangan perikanan tangkap

     Besarnya potensi sumberdaya ikan di Indonesia, seharusnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. Namun demikian, yang terjadi adalah sebaliknya, negara dirugikan triliunan rupiah dan sumberdaya ikan mengalami penurunan yang disertai semakin miskinnya masyarakat nelayan. Beberapa kebijakan yang saat ini urgen untuk dilakukan guna menyelamatkan dan mengembangkan perikanan tangkap di Indonesia, adalah: (i) subsidi BBM untuk nelayan; (ii) regulasi terhadap permasalahan-permasalahan mendasar seperti Illegal, Unreported and UnregulatedFishing, serta persoalan yang menyangkut perijinan terhadap operasi penangkapan ikan; (iii) kebijakan yang terkait dengan dukungan (supporting) pendanaan dan investasi; (iv) advokasidan diplomasi perikanan; seperti Peningkatan partisipasi Indonesia dalam perikanan regional, utamanya sebagai anggota (contracting party) dari Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).

IV.    KESIMPULAN

Masyarakat pesisir diharapkan memperoleh manfaat terbesar dalam pembangunan wilayah pesisir, dalam rangka mendukung pembangunan pesisir melalui pembinaan nelayan maka kebijakan sosial ekonomi diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir dapat dipercepat serta dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai program pembinaan nelayan yang dilakukan saat ini pada intinya harus menjawab dua hal mendasar, yaitu: (1) kebutuhan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya pesisir, (2) kebutuhan untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya pesisir secara rasional, mencari resolusi atas konflik pemanfaatan, dan mencapai keseimbangan rasional antara pembangunan dan pelestarian sumberdaya dengan memperhatikan aspek - aspek penting dalam upaya pembinaan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, L. 2005.Implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries dalam  Perspektif Negara Berkembang. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Jakarta, Jurnal Hukum Internasional, Vol 2, No. 3, April 2005, hlm 481.

Tridoyo Kusumastanto dan Yudi Wahyudin, M.Si. 2014. Pembinaan Nelayan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Nasional Perikanan. Manuskrip pada Majalah Ilmiah WAWASAN TRIDHARMA